Gaul yang Beriman

INGAT !!! KIta punya TUHAN !!!

Agama dan Kebebasan Dapatkah Bersanding-berdampingan? ? ?

Kang Husein menyimpulkan bahwa (keyakinan) agama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan dan ketundukan total kepada-Nya; keyakinan akan adanya balasan dan pertanggung jawaban di hari akhir. Karena itu, agama (al-din) bersifat sangat personal dan tersembunyi. Maka terhadap agama dengan pengertian seperti ini, tidak ada kekuasaan apa pun, baik itu institusi atau orang, yang bisa melakukan intervensi atasnya.

Selama tiga hari, 17, 18, dan 19 Maret 2008, Jaringan Islam Liberal (JIL) merayakan ulang tahun ke-7. Serangkaian acara digelar dalam rangka ulang tahun kali ini. Ada workshop jaringan kampus, diskusi, pemutaran film, bazar buku, dan ditutup oleh pentas kebebasan. 20 orang aktivis civil society dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, pun ikut menyemarakkan ulang tahun JIL kali ini. Mereka yang tergabung dalam Southt East Asian Muslim Network itu hadir di Jakarta dan Yogyakarta dalam rangka study visit selama 10 hari.

Untuk ulang tahun kali ini, JIL mengusung tema besar, “Memantapkan Landasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.” Karena itu, diskusi yang digelar selama dua hari pun fokus berbicara soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di hari pertama, 17 Maret 2008, diskusi mengambil tema turunan, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Perspektif Agama-agama.” Hadir tiga narasumber: KH. Husein Muhammad, Franz Magnis Suseno, dan Martin Lukito Sinaga. Diskusi dipandu Syafiq Hasyim.

Romo Magnis yang mewakili perspektif Katolik, memulai presentasinya dengan pertanyaan apakah benar kebebasan itu bisa bersanding dengan agama? Bukankah kebebasan bertolak belakang dengan agama? Menjawab pertanyaan tersebut, Magnis mengatakan, “Kebebasan justru berhubungan erat dengan agama. Sebab agama yang tidak menghormati kebebasan, berada dalam bahaya tidak menghormati Tuhan yang mau disembah dan ditaati. Paksaan selalu mengkorupsi sikap inti keagamaan.”

Magnis menambahkan, “Kebebasan beragama adalah inti keagamaan itu sendiri. Maka kalau kita memeriksa teks-teks kitab suci agama-agama, kita akan menemukan bahwa kebebasan beragama bukanlah sesuatu yang modern. Kami berdasarkan Perjanjian Baru bisa dengan mudah menunjuk bahwa pendiri agama kami menghormati kebebasan beragama.””Kebebasan beragama”, lanjut Magnis, “bukan kompromi agama-agama dengan modernitas, tetapi adalah sesuatu yang muncul dari keseriusan keberagamaan itu sendiri.”

Selanjutnya Magnis menjelaskan bahwa kebebasan beragama maksudnya bukanlah bebas terhadap Tuhan. “Kebebasan beragama berarti bahwa tidak ada manusia, apalagi negara, termasuk Menteri Agama, yang berhak menuntut ketaatan mutlak dari umat,”tegas Romo berambut putih ini. Menurut Magnis, kalau terhadap Allah, manusia tidak bebas. Allah mutlak harus ditaati, dan apa yang betul-betul disadari dari Allah mesti juga betul-betul di sadari dalam hati. “Jadi terhadap Allah, tidak ada kebebasan,”kata Magnis. Menegaskan kalimat terakhirnya, Magnis menambahkan, “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada terhadap manusia.”“Dan inilah dasar kebebasan beragama,”pungkasnya.

Berbicara mewakili perspektif Protestan, sambil merujuk Martin Luther, Martin L. Sinaga menyatakan bahwa kebebasan beragama harus mulai, bahkan semata-mata bertolak, dari kebebasan batin; dari jiwa yang dalam kegembiraannya tidak lagi hidup dalam kungkungan agama dan hukum agama. Masih merujuk pada sumber yang sama, Martin menambahkan bahwa ada sebentuk inner liberty dalam diri manusia. Dan dalam kebebasan demikian, manusia hanya mau berdiri di bawah satu otoritas, yaitu Sabda Allah.

Landasan teoretis dan idealnya seperti itu. Tapi Martin pada diskusi malam itu tidak ingin terpaku pada aspek yang ideal dari kebebasan saja. Ia ingin bergerak ke aspek yang belum disinggung oleh Romo Magnis, yaitu aspek yang riil. Dalam konteks Eropa abad ke-15/16, konsep kebebasan beragama sebagai sebentuk inner liberty yang berasaskan pada Sabda, tidak memadai lagi atau sudah terbentur oleh kenaifannya sendiri. Maka Calvin di Geneva (Swiss) mengusulkan gagasan tentang sovereignty in it’s own sphere: bahwa gereja Katolik dan Protestan bisa hidup dalam hormat akan independensinya masing-masing di bawah negara yang legitim dan berdaulat. Tawaran Calvin inilah yang selanjutnya menjadi ilham bagi gagasan religious liberty di Eropa.

Martin mengakui bahwa kebebasan beragama dalam konteks Protestan”dan sesungguhnya dalam konteks agama-agama yang lainnya juga”dipahami secara ambigu. Di satu sisi, kebebasan beragama adalah sebentuk inner liberty, karenanya bersifat internal. Tapi di sisi lain, kebebasan beragama juga menuntut dimensi lain, yaitu dimensi ke-risalah-an (misionarisme); kehendak untuk menyiarkan Injil baik di ranah personal maupun publik. Dari sinilah awal mula munculnya gesekan dengan kebebasan beragama dari agama lain yang juga menuntut hal yang sama.

Dalam konteks Indonesia di mana umat Kristen minoritas, hal itu memunculkan suatu kerepotan tersendiri. Diusahakanlah solusi utuk menjawab kerepotan itu. Maka pada tahun 1950 dibentuklah DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia) dan juga Parkindo (Partai Kristen Indonesia). DGI diniatkan untuk menjaga “ke-umat-an”, sedangkan Parkindo ditujukan agar kepentingan konstitusional kebebasan umat Kristiani dapat diperjuangkan di tingkatan politik.

Modus solusi tersebut ternyata tidak sepenuhnya berhasil untuk menghindarkan benturan-benturan terhadap kekristenan dalam konteks Indonesia. Langkah selanjutnya, diikhtiarkanlah sebuah gerak menerobos, yakni pempribumian gereja dan karyanya di bumi Nusantara. Dengan ini diniatkan bahwa Injil tidak lagi menyangkut pengalih-agamaan ke dalam kekristenan, namun pada ikhtiar menjadi saksi pengharapan sosial dan terlibat aktif dalam membangun ruang-ruang kebebasan bersama.

Kang Husein, mewakili perspektif Islam, mengaku setuju dengan apa yang dikatakan Romo Magnis. Secara berkelakar, Kang Husein memberi alasan persetujuannya dengan Romo Magnis, “Saya ini orang NU, dan Katolik itu sama dengan NU: sama-sama masih menghormati para pastor dan kiai.”“Oleh karena itu,”lanjut Kang Husein, “Apa yang dibawa oleh Nabi Muhamad dalam Islam tidak ada yang baru sebenarnya. Nabi Muhamad hanya menggenapi bagian yang kurang saja dari pendahulunya, Yahudi dan Kristen.”“Nabi bersabda: wa ana hadzihi al-labinah (dan saya, Muhamad, adalah penggenap bagian satu batu bata yang kurang itu),”kata Kang Husein.

Selanjutnya Kang Husein lebih banyak mengeksplorasi tentang perbedaan antara al-din dan al-syari’ah. Bagi Kang Husein, pembedaan antara keduanya sangat penting, sebab pencampuradukan antara keduanyalah awal dari timbulnya kekerasan berbasis agama yang menodai kebebasan beragama. Untuk konteks Indonesia, Kang Husein menunjuk contoh tentang tuntutan penerapan Perda-perda Syariâah di beberapa tempat. Menurut Kang Husein, hal itu karena adanya kerancuan dalam memahami al-din dan al-syari’ah.

Kang Husein melihat bahwa antara al-din dan al-syariâah harus ada pembedaan secara clear dan distinctive. Dengan merujuk pada pendapat ahli tafsir klasik terkemuka, Qatadah, Kang Husein mendefinisikan al-din sebagai kepercayaan kepada otoritas Maha Tunggal. Kang Husein juga mengkutipkan definisi al-din menurut al-Syihristani, pengarang kitab al-Milal wa al-Nihal, yaitu “ketaatan dan ketundukan (al-thaâah wa al-inqiyad), pembalasan (al-jazaâ), dan pertanggungjawaban pada hari akhir (al-hisab yaum al-maâad).

Dari dua kutipan itu, Kang Husein menyimpulkan bahwa (keyakinan) agama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan dan ketundukan total kepada-Nya; keyakinan akan adanya balasan dan pertanggungjawaban di hari akhir. Karena itu, menurut Kang Husein, agama (al-din) dalam pengertian seperti ini bersifat sangat personal dan tersembunyi. Hanya orang bersangkutan dan Tuhan-lah yang tahu. Maka terhadap agama dengan pengertian seperti ini, tidak ada kekuasaan apa pun, baik itu institusi atau orang, yang bisa melakukan intervensi atasnya. Untuk memberikan landasan kitab sucinya, Kang Husein mengutip ayat la ikraha fi al-din (tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama), dari surah al-Baqarah ayat 256.

Sementara al-syariâah adalah ekspresi keyakinan agama yang merupakan jalan atau cara setiap pemeluk agama dalam mengabdikan diri kepada Otoritas Tunggal dan Absolut tersebut. “Karena itu,”lanjut Kang Husein, “syariat itu berbeda-beda.”Untuk hal ini, Kang Husein mengutipkan pendapat Ibn Jarir al-Thabari, al-din wahid wa al-syariâtu mukhtalifah (agama itu tunggal, syariatlah yang plural). “Al-Qurân sendiri juga mengisyaratkan hal yang sama,”tambah Kang Husein, sambil mengutip ayat: likullin jaâlna minkum syirâtan wa minhaja.

Keberagaman jalan ekspresi ini justru kebajikan Tuhan agar makhluk-Nya leluasa dalam mendekati-Nya. Dan juga agar menjadi ajang kontestasi untuk saling menggapai al-khairat, kebaikan-kebaikan. “Fastabiq al-khairat,”pungkas Kang Husein sambil merujuk kepada kitab suci. Dan perlombaan dalam menggapai kebajikan itulah yang mestinya ditunjukkan oleh tiap-tiap umat beragama. []

SALAM KEBEBASAN.

kebebasan dalam islam merupakan inti keadilan, kebebasan dan agama bagaikan dua sisi mata uang yan tidak mungkin dipisahkan, mungculnya keadilan dalam agama karena di dasari oleh kebebasan, makanya tidak di herangkan kalau agama islam merupakan agama yang paling adil kenapa?… karena menganut sistem kebebasan dalam teks alqur’an لا اكراه فى الدين tidak ada paksaan dalam beragama.
kebebasan dalam beragama bukan berarti kebebasan yang mutlaq, akan tetapi mempunyai pilar-pilar yang sudah di tetapkan dalam agama, seperti apasih pilar- pilar tersebut, akan saya jawab pada komentar yang akan datang. Terlintas dalam fikiran saya untuk menulis wacana yang kurang di ketahui olehsebagian besar orang bahwa kebebasan beragama di mesir sendiri berbeda dengan di Indonesia perbedaanya seperti apa sih? di mesir orang keristen yang ingin masuk islam itu bisa dengan melalui depertemen kehakiman untuk mengganti status agamanya, akan tetapi kalau orang islam yang ingin pinda agama kristen itu justru tidak pi perbolehkan dan tidak boleh di syahkan oleh depertemen ke hakiman mesir…

Kalau melihat sepintas kita akan mengatakan, ini bukan kebebasan beragama!
diamana letak kebebasan itu? lebih dari 5 jawaban atas ktitikan pada wacana baik di tinjau darisegi agama, sosial, budaya, ekonomidll:

Yang pertama: di tinjau dari segi agama, bahwa orang kristen yang masuk islam berarti menyempurnakan agamanya, karna sudah mempercayai nabi terakhir. sebaliknya kalau islam masuk kristen justru menyurai agamanya karna tidakmempercayai rasul terakhir untuk lawaban selangjutnya akan menyusul
silakan kirim ke email saya,
saya tunggu komentar saudara.

Kebebasan masih bersifat abstrak. Semua orang memiliki perspektif berbeda. Dan saya yakin kebebasan yang JIL kemukakan adalah kebebasan menurut pandangan JIL saja, dan belum tentu cocok digunakan dalam sistem tatanan sosial. Islam sebagai “way of life” memiliki sebuah perspektif pemahaman kebebasan yang lebih universal. Dimana hak-hak warga negara dijamin dalam sistem kekhilafahan, bagaimana syiasah diajarkan sebagai sebuah perspektif kebebasan yang di gambarkan oleh Tuhan yang maha mengetahui.

Untuk itu pemahaman tentang Islam bukan bagaimana kita bertidak sebagai insan beragama. tetapi bagaimana kita memilih perspektif dari Tuhan yang sempurna.

Agama yang sempurna adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan. mau itu hubungan sesama manusia atau hubungan kepada tuhan. kita misalnya meganut agama islam yang dianggap benar -saya memang beragama islam- memiliki konsep kebebasan itu sendiri tanpa harus menyamakan konsep kepada semua agama. dalam persepsi kebebasan juga memiliki makna yang berbeda. tetapi jangan disamakan konsep kebebasan dalam satu pembahasan tertentu. karena agama punya konsekuensi dan penganut akan menerimanya.  jadi jangan samakan kebebasan islam dengan kebebasan agama lain. karena agama lain juga punya konsep dan konsekuensi tentang kebebasan. sebaiknya buat konsep kebenaran masing-masing agama sebagai sebuah aturan yang sempurna. dan penganut yang lain akan menilai mana konsep kebebasan.  itupun kalau punya konsep

Sebenarnya Islam mengajarkan kebebasan kepada seluruh Umat yang ada di muka bumi ini, dengan syarat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. selagi kebebasan itu mengandung kebenaran dari Allah dan Rasulullah, maka kita bebas melakukannya. apabila kebebasan itu bertentangan denga Aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, maka kebebasan itu ditolak. misalkan, dalam Islam “Poligami” itu “Benar” karena Allah membolehkannya dan Rasul mempraktekannya, maka kita boleh berPoligami. pertanyaannya adalah mengapa banyak orang menolak Poligami? padahal setiap orang berkebebasan melakukannya.

Antara agama dan syari’at sebenarnya adalah 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Kristen mempunyai Syari’at yang harus ditaati oleh pemeluknya. menurut saya, Syari’at Islam yang Ideal untuk kondisi seperti di Indonesia adalah “Piagam Jakarta” karena hanya mengikat kepada Pemeluk agama Islam saja untuk menjalankannya. bagi agama non-islam, maka “mau ikut silahkan saja, kalo ga mau ikut ya… silahkan”. dan Islam memang tidak memaksakan manusia untuk mengikuti jalan Islam, yang jelas bagi manusia yang mengikuti jalan Islam ya… silahkan, dan ia akan masuk syurga. bagi manusia yang tidak mau mengikuti jalan Islam, maka ya… disilahkan, maka ia akan masuk neraka.

Islam memang tidak memaksa dalam beragama, akan tetapi Islam memberikan batasan “barang siapa yang Muslim, kemudian ia kafir, kemudian ia muslim lagi, kemudian ia kafir, maka (jika ia kembali ber-Islam lagi)ia tidak akan mendapat petunjuk dan taubatnya tidak diterima.

Syari’at memang tidak boleh dipaksakan di Indonesia ini, misalkan saja yang terjadi di Daerah Manokwari. semestinya umat Kristen di Manokwari tidak boleh memaksakan Hukum terhadap Umat yang lain, apa lagi peraturan (Perda Manokwari) itu menghantam Islam secara terang-terangan. sedangkan Islam tidak pernah memaksakan Syari’at Islam kepada Umat Non-Muslim kecuali kepada orang Muslim. hanya karena umat kristen mayoritas di Manokwari, sehingga harus di caplok sebagai daerah khusus Kristen. bagaimana daerah yang mayoritas Islam, seperti Jakarta, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dsb, semestinya daerah itu harus memberlakukan hukum Islam, karena Umat Islam adalah Mayoritas. akan tetapi, itulah Indahnya Islam (menurut saya), yang selalu memberikan kasih dan sayang kepada semesta alam, pantang dengan kekerasan dan paksaan.

Kebebasan adalah Inti Tauhid

Boleh di bilang, wacana seputar kebebasan hampir diidentikkan dengan hak pembelaan manusia ketika berhadapan dengan sebuah kekuatan yang membe-lenggunya. Ia seolah tersekat oleh sesuatu yang bersifat profan, privaci dan sekuler. Hampir jarang –jika tidak ingin disebut tidak sama sekali- ia dikaitkan dengan anugerah Sang Pencipta yang sesungguhnya teramat trasenden. Bahkan lebih spesifik lagi, ia sangat erat terkait dengan inti daripada tauhid.

Namun, sebelum kita menelusuri jejak keabsahan hipotesa di atas, yang lebih dahulu harus menjadi kesadaran kita ialah bias kebebasan tadi; apakah ia selalu berpihak pada individu ataukah komunal.?Keberpihakan pada individu bermakna, standar berlakunya ruang kebebasan baru akan diterima jika kebebasan itu menyentuh aspek pemenuhan hasrat masing-masing individu. Persepsi ini lacur dikenal bagi para pengagum aliran kapitalisme. Sebaliknya, apabila standar berlakunya ruang kebebasan tersebut menghampiri bidang-bidang publik (komunal) serta melewati batas-batas individual, bahkan pada tataran yang lebih ekstrim hampir tidak memperhitungkan private interest, kebebasan di sini berarti tengah melakukan keberpihakan pada komunal yang lumrah diusung oleh pengagum komunisme.

Secara historis kedua model pendekatan ruang ekspresi kebebasan di atas, telah sama-sama melampaui masa-masa percobaan yang kritis. Jatuh bangun yang tampak dalam amatan global masih terus membuat denyut dinamika ekspresi ini selalu melakukan otokritik dan saling silang eksperimen. Sehingga tidak asing apabila dalam kemasan kapitalistik namun sesungguhnya telah terjadi proses komunalistik, sebaliknya dalam praktik komunalistik juga sulit menghindar dari godaan kapitalistik. Jadi memang demikianlah realitasnya, proses alienasi kutub ideologi yang tengah dibuat dunia melalui slogan globalisasi justru mendulang terjadinya proses asimilasi budaya dan juga ideologi itu sendiri, dan tak lepas pergeseran watak dari kebebasan masing-masing pula.

Nah, pada titik inilah relasi tauhid sesungguhnya menemukan relevansinya. Jika tauhid yang kita kenal dengan ungkapan “Tiada tuhan selain Allah”, yang secara teologis sering dijabarkan dengan ungkapan, “tidak ada sesembahan yang sesungguhnya patut disembah, kecuali Allah”. Kalimat ini, sebenarnya memberikan semacam blue print kepada kita tentang makna pembebasan yang hakiki. Pembebasan dari penghambaan atas tuhan-tuhan yang absurd (tidak mutlak), menuju kepada kebenaran mutlak (Tuhan; Allah Swt). Sebab jika sasaran penghambaan mengalami bias atau terfragmentasi kepada sekian tuhan, maka akan terbayang betapa ekspresi kebebasan manusia semakin sempit dan akhirnya mengalami pemasungan sama sekali. Maka sangatlah tepat jika pada awal kalimat tauhid dimulai dengan lafdz “Lâ Ilâha…” yang mengindikasikan pesan “protes” yang keras atas penghambaan kepada segala macam tuhan. Menuju kepada hakekat Tuhan yang memberikan kebebasan tersebut (”Iåâ Allah”). Hal ini dapat kita telisik melalui al-Qur’an (Quraisy:4), di mana penggambaran Tuhan di sana sangat jelas sebagai Dzat yang Maha Pembebas dari segala macam bentuk ketakutan, baik ketakutan dari kelaparan, ketiranian, pemasungan hak, kediktatoran, penindasan baik politik ataupun karakter, serta segala bentuk kebobrokan nilai lainnya. Pada poin ini jika kita hendak memahami dari konteks teologis. Untuk lebih lengkap baca pendekataan yang digunakan oleh Sayyid Qutub (al-’Adâlah al-Ijtima’iýah fil Islâm) dalam masalah tauhid ini.

Lalu dalam konteks antropologis, dampak yang dihasilkan melalui kesadaran pembebasan tadi, akan menempatkan manusia sebagai faktor penentu pembangunan (determinant factor of development). Dalam istilah qur’ani kita mengenal fungsi kekhilafahan atas semesta, yang hanya akan diberikan kepada insan-insan yang berkwalitas dan bebas bertanggung jawab dalam artian merdeka. Maka sesungguhnya target pemakmuran alam tidak akan pernah tercipta tanpa adanya kesadaran akan makna pembebasan di atas. Dari sini akan diperoleh informasi bahwa, hanya manusia-manusia yang memiliki visi pembebasanlah yang akan secara suka rela mengabdikan dirinya bagi kemakmuran alam kosmos ini. Sebab melalui visi ini, ia akan memperjuangkan bertahtanya siklus kebebasan bagi lingkungannya, sehingga betapapun ia berada dalam posisi “the factor” ia tidak akan rela menjadi tawanan situasinya untuk mempertahankan status quo, dan di saat yang sama, ia selalu merangsang lahirnya daya cipta yang revolusioner dalam kerangka keimananya atas kebebasan tadi.

Lalu, sebagaimana yang sempat penulis singgung di awal, akan kemanakah orientasi pembebasan ini akan bermuara, kepada kepentingan siapakah kebebasan ini diperuntukkan?. Jika pada ideologi modern kita telah sebutkan kepada kepentingan individual atau komunal. Apakah sama halnya dengan yang dialami ideologi pembebasan Tauhid ini.?

Pertama, secara teologis orientasi pembebasan yang dimaksud oleh tauhid disini erat kaitannya dengan penekanan pada obyek yang disembah yaitu Allah. Maka pemahaman awal harus diperoleh dulu dengan cara pemusatan penuh pada Zat Allah yang belum terkontaminasi dengan pagar-pagar pembatas, seperti pada gambaran Tuhan yang serba mengatur dalam aliran fatalis atau yang lain. Kemudian dengan demikian akah tercipta kelonggaran dan kemudahan dalam menangkap esensi kesatuan Tuhan dan kepalsuan tuhan-tuhan yang lainnya, yang tercermin melalui keberanian melakukan kreasi dan daya cipta tanpa harus khawatir akan rambu-rambu tuhan palsu, seperti penguasa dan pemilik kapital yang tiran dan outoritarian. Sehingga yang menjadi standard dan sekaligus penyelamatnya adalah Tuhan yang satu, bukan yang palsu.

Kedua, jika kita telah memahami inti pembebasan tauhid secara teologis, secara antropologis maka ia harus ditempatkan secara kesejarahan yang serba manusiawi. Artinya iman kepada Tauhid, dengan ini sama halnya dengan iman kepada refleksi dari Tauhid itu sendiri yaitu kepada kebebasan. Namun yang membedakan dari kebebasan hasil tauhid dengan lainnya; tidak selalu berpihak pada individual ataupun semata-mata kepada komunal. Bahkan pembagian dikotomis ini sengaja dihindarkan guna mencapai kepada substansi kebebasan Tauhid yang lebih esensial dan khas. Karena kebebasan dalam inti Tauhid ini bersumber dari konsep Ilahi yang sama-sama menghargai kedua kelas tersebut. Maka setiap individu berhak mengekspresikan kebebasannya selama tidak mengorbankan pakem maslahat komunal, dan sebaliknya setiap hajat atas nama kepentingan komunal tidak boleh menyunat aspirasi individu untuk mengekspresikan catatan-catatan (baca; kesetujuan dan gugatan) atasnya.

Demikianlah inti kebebasan prespektif tauhid ini, yaitu kebebasan yang disertai dengan semangat transendental, atau dalam istilah populernya; kebebasan yang bertanggungjawab. Sebab kebebasan yang tidak bertepi, sama halnya dengan chaos, juga penepian tanpa kebebasan adalah eksekusi. Yang menjadi persoalan adalah, pada ruang apakah kita sepakat bahwa sesuatu itu dapat dianggap sebagai tepi, dan pada ranah manakah sesuatu itu kita anggap sebagai “silent district” yang kita bebas untuk berwacana.?.Di sinilah dibutuhkan kecerdasan dan kesalehan kita untuk memilahnya. Dan penulis tidak akan menggiring pembaca untuk merinci partikular mana yang harus diyakini. Sebab penulis khawatir, hal ini justru hanya akan memasung kebebasan pembaca. Selamat menyelami kebebasan

Posting by : unstoo4@yahoo.co.id


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: